Peraturan Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2015

Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, perlu mensinergikan perencanaan pembangunan tahunan antar pusat dan daerah serta antar daerah, melalui penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 pada tanggal 8 April 2014 dan kemudian diundangkan pada tanggal 11 April 2014.

Kabupaten Bengkulu Selatan mendapat predikat Terbaik I Anugerah Pangripta Rafflesia 2014

Dalam rangka penyusunan RKP Daerah Provinsi Bengkulu dan RKP Tahun 2015, dilaksanakan Musrenbang RKPD Provinsi pada hari Rabu, tanggal 16 April 2014 yang dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Diwakili oleh Inspektur Utama, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Gubernur dan Wakil Gubernur serta tamu undangan. 

Dalam Musrenbang RKPD Provinsi, dilakukan penyerahan piala dan piagam penghargaan Anugerah Pangripta Rafflesia oleh Gubernur Bengkulu kepada Bupati Bengkulu Selatan sebagai Kabupaten Terbaik I dalam penyusunan RKPD Tahun 2014 tingkat Provinsi Bengkulu, terbaik II direbut oleh Kabupaten Bengkulu Utara dan Terbaik III direbut Kota Bengkulu.

Sosialisasi Permendagri SIPD No. 8 Tahun 2014

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, dengan hormat diberitahukan kepada Saudara Gubernur dan Saudara Bupati/Walikota beberapa hal sebagai berikut : 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan tindak lanjut dari pasal 152 ayat (1) undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Dengan ini telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan;

PDRB Bengkulu Selatan Tahun 2013

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Selatan yang disajikan menurut lapangan usaha dari tahun ke tahun disusun sebagai salah satu indikator makro yang dapat menggambarkan perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sudah tidak ada pengaruh perubahan harga sehingga digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.   

PDRB Bengkulu Selatan Tahun 2012

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Selatan yang disajikan menurut lapangan usaha dari tahun ke tahun disusun sebagai salah satu indikator makro yang dapat menggambarkan perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sudah tidak ada pengaruh perubahan harga sehingga digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.