Alamat Surat Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

( BAPPEDA )

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Alamat: Jalan Affan Bachsin Manna

No. Telp./Fax. (0739) - 21475

website: 

bappeda.bengkuluselatankab.go.id  

email : 

bappedakabbengkuluselatan@gmail.com

bappedabengkuluselatan@yahoo.com

Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015

Pasal 150 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain menyatkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu Kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sehubungan dengan belum terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2015 yang memuat kebijakan pemerintah tentang prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2015, maka untuk mempersiapkan lebih awal penyusunan rencana pembangunan tahunan provinsi dan kabupaten/kota agar dapat diselesaikan tepat waktu, Menteri Dalam Negeri merilis Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015.

Tanpa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah akan Sulit

SIPD adalah jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. 

Dr. Sjofjan Bakar, M.Sc., Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyampaikan, akan sulit membuat suatu perencanaan jika tidak ada data dan informasi yang valid, lengkap, terkini, dan berkesinambungan. 

Merujuk hal tersebut, seharusnya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya dan dapat dipergunakan oleh stakeholders terkait di tingkat pusat dan masyarakat umum serta dunia usaha. 

Pemanfaatan aplikasi SIPID bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota adalah tersedianya data dan informasi yang akurat dan terbaru yang akan dijadikan bahan rujukan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. 

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah mengamanatkan kepada Bappeda untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan pembangunan daerah. Tahapan dan mekanisme penyusunan RKPD telah diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dimana salah satu tahapannya adalah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan di wilayah kecamatan.

Adapun tujuan diselenggarakan Musrenbang Kecamatan, antara lain:

1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan
2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa
3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten Bengkulu Selatan.

Peluncuran Buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Pada hari Rabu (29/1/2014), bertempat di Istana Negara, Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono, meluncurkan Buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Peluncuran buku antara lain dihadiri oleh anggota DPR RI, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Kepala Lembaga, para Gubernur, para Kepala Bappeda Provinsi, para mitra pembangunan, serta berbagai perwakilan organisasi profesi, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.

Penyusunan buku ini dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik,  BKKBN, dan didukung oleh UNFPA, selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.