Arah Kebijakan Penggunaan APBD 2021 Untuk Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting

8 Juni 2020 Bertempat diaula bappeda-Litbang Bengkulu Selatan dilakukan video conference dengan tema “ARAH KEBIJAKAN PENGGUNAAN APBD 2021 UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING yang diikuti kepala bappeda-litbang langsung. Acara tersebut juga di ikuti oleh OPD-OPD diseluruh Indonesia baik propinsi maupun kabupaten kota .

Dalam acara tersebut, Abdul Mu’is sebagai PLT Deputi Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan menjelaskan anggaran untuk mendukung percepatan pencegahan stunting ditujukan dalam hal kemajuan ekonomi,kesehatan,pendidikan dan infrastuktur. Percepatan pencegahan stunting harus tetap disesuaikan dengan program pemerintah baik pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten.

Sedangkan menurut DR.Eduard Sigalingging M.si sebagai PLH Dirjen Bina Pembangunan Daerah Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah dalam hal ini kementerian dalam negeri karena adanya pandemi covid-19 memberikan instruksi dalam negeri NO 1 tahun 2021 yang intinya agar pemerintah daerah melakukan recofusing realokasi anggaran yang diperuntukan dalam 3 hal antara lain penangan masalah kesehatan,penanganan masalah ekonomi dan penanganan masalah sosial sestimet.

Beliau juga menyampaikan peran kabupaten/kota dalam penurunan stunting dilakukan untuk melakukan kebijakan berkaitan dengan tujuan pencegahan penurunan stunting, melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) secara maksimal, menetapkan target percepatan pencegahan penurunan stunting untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional, menetapkan program dan kegiatan terkait penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, meningkatkan alokasi dan efektifitas penggunaan dana desa untuk penurunan stunting, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dalam penurunan pencegahan stunting dan beliau berharap pencegahan penurunan stunting dapat dilakukan secara maksimal.

Menurut data dari kementerian dalam negeri sejak tahun 2007 hingga 2013 prevalensi stunting di indonesia tidak mengalami perubahan yang berarti, meskipun pembangunan di indonesia sudah cukup berhasil, dimana angka kemiskinan telah turun, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi telah meningkat, kualitas sumber daya manusia prevalensi kurang gizi masih tinggi.Tingginya angka stunting akan mengakibatkan kurang efektifnya bonus demografi dan indonesia akan mengalami jumlah penduduk yang besar namun tidak bisa bersaing dengan negara lain. Oleh sebab itu pemerintah menetapkan stunting sebagai Prioritas Nasional untuk intervensi dengan pendekatan konvergensi program multi sektor.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here