Hadiri Musrenbang Provinsi, Kepala Bappeda Litbang Catat Amanat Gubernur

Pemerintah Provinsi Bengkulu menyelenggarakan Musrenbang Tahun 2021 sebagai bagian dari pentahapan penyusunan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2022, Kamis (8/4) di Grage Horizon Bengkulu. Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (tatap muka) untuk tamu undangan terbatas, dan sebagian secara daring tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Bengkulu, DR. dr. H. Rohidin Mersyah, MMA. dan diikuti oleh seluruh stakeholder pembangunan daerah, mulai dari kementerian/lembaga, organisasi profesi, akademisi dan unsur lainnya.

Kepala Bappeda Litbang, Sukarni, SP.M.Si. yang hadir langsung mendampingi Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi, SE.MM. mengapresiasi pelaksanaan musrenbang yang berlangsung lancar dan tertib, serta berharap apa yang telah dihasilkan dapat menjadi titik tolak kemajuan Provinsi Bengkulu ke depannya.

Sukarni menjelaskan bahwa prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan, terutama terkait dengan penurunan angka kemiskinan. “Kami berharap sinkronisasi perencanaan ini akan dapat ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang konkret, sehingga benar-benar mampu menghasilkan penurunan angka kemiskinan yang signifikan, yang berimplikasi positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” harap Sukarni.

Sukarni menambahkan, “Beberapa usulan untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan telah disampaikan kepada Provinsi Bengkulu, seperti peningkatan jalan/jembatan yang menjadi kewenangan provinsi di Kabupaten Bengkulu Selatan, pembangunan jembatan muara danau serta beberapa usulan terkait upaya penguatan kemandirian ekonomi daerah. Semoga Pemerintah Provinsi Bengkulu berkenan mensupport apa yang telah diusulkan.”

Musrenbang Provinsi Bengkulu juga mengakomodir saran, masukan dan usulan dari stakeholder yang mengikuti secara daring, dan Bapak Gubernur memberikan catatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Paling tidak saya mencatat ada beberapa amanat Bapak Gubernur, diantaranya pembentukan regulasi (perda/perbup) untuk menjamin perlindungan anak dari pernikahan dibawah umur serta regulasi terkait penguatan adat atau perda adat, ” ungkap Sukarni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here