Bidang PSI

Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan kebijakan di bidang perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
  2. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
  3. pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
  4. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
  5. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
  6. pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
  7. pengkoordinasian dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
  8. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
  9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
  10. pengkoordinasian, sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
  11. pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan  pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur; dan
  12. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur membawahi:

  1. Kepala Sub Bidang Perekonomian;
  2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam;
  3. Kepala Sub Bidang Infrastruktur.

Kepala Sub Bidang Perekonomian

Kepala Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, penanaman modal dan pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang Perekonomian;
  2. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bidang Perekonomian;
  3. pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, penanaman modal dan pariwisata;
  4. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, penanaman modal dan pariwisata;
  5. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, penanaman modal dan pariwisata;
  6. pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, penanaman modal dan pariwisata;
  7. pengkoordinasian dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, penanaman modal dan pariwisata;
  8. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, penanaman modal dan pariwisata;
  9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, penanaman modal dan pariwisata;
  10. pengkoordinasian, sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, penanaman modal dan pariwisata;
  11. pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan  pelaksanaan tugas Sub Bidang Perekonomian; dan
  12. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam

Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang Sumber Daya Alam;
  2. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bidang Sumber Daya Alam;
  3. pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
  4. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
  5. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang lingkungan hidup, kehutanan, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
  6. pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
  7. pengkoordinasian dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
  8. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
  9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
  10. pengkoordinasian, sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
  11. pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan  pelaksanaan tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan
  12. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Sub Bidang Infrastruktur

Kepala Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman serta perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang Sub Bidang Infrastruktur;
  2. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bidang Infrastruktur;
  3. pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman serta perhubungan;
  4. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman serta perhubungan;
  5. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman serta perhubungan;
  6. pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman serta perhubungan;
  7. pengkoordinasian dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman serta perhubungan;
  8. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman serta perhubungan;
  9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman serta perhubungan;
  10. pengkoordinasian, sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman serta perhubungan;
  11. pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan  pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur; dan
  12. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan