Integrasi SIPDA dan SIPD, langkah wujudkan akuntabilitas

Guna mendorong terwujudnya konsistensi perencanaan dan penganggaran agar target yang sudah direncanakan dapat tercapai dan tersedia penganggarannnya melalui program dan kegiatan yang tepat sasaran, Kemendagri melalui Dirjen Bina Bangda tengah melakukan penyusunan aturan tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Rancangan Permendagri tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 391 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kedepan, dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran diharapkan terbangun integrasi dalam sebuah sistem informasi, supaya tumbuh sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, kata Kepala Bappeda Litbang Jonior Hafis.

Integrasi penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pengendalian berangkat dari semangat untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, efektif dan efisien sebagai implementasi dari Perpres 54 Tahun 2018 tentang Stranas Pencegahan Korupsi dan Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Saat ini e-perencanaan Kabupaten Bengkulu Selatan sudah terintegrasi dengan SIPD yang dibangun Kemendagri. Diharapkan dalam waktu dekat juga akan terbangun integrasi dengan e-budgeting, karena hal ini sudah menjadi komitmen Bapak Bupati Bengkulu Selatan untuk mewujudkan pemerintahan dengan tata kelola yang baik, tutup Jonior.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here