Kepala Bappeda Litbang Hadiri Sosialisasi Penghargaan Pembangunan Daerah 2020

Kepala Bappeda Litbang, Sukarni Dunip, SP.M.Si. mengikuti sosialisasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dari tanggal 22-24 Januari 2020 di Jakarta.

Sukarni mengatakan, PPD merupakan salah satu bentuk evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksudkan untuk memberi apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi terbaik dalam penyusunan dokumen perencanaan, pencapaian dan inovasi pembangunan daerah.

“Penghargaan pembangunan daerah ini merupakan penilaian terhadap proses dan kualitas dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD) yang disusun oleh Pemerintah Daerah. PPD ini diawal mulai penilaiannya dulu bernama Anugrah Pangripta Nusantara, dan Alhamdulillah Kabupaten Bengkulu Selatan pernah mendapatkan penghargaan tersebut tahun 2013 dan 2014. Sejak 2018 berganti nama menjadi PPD. Kita pelajari peluang kita untuk mengikutinya kembali,” jelas Sukarni.

Bagi daerah yang menjadi pemenang PPD ini, akan mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat berupa:

  1. Piala Penghargaan yang bentuknya secara keseluruhan melambangkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang meningkat di tujuh wilayah kepulauan besar yang disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
  2. Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  3. Penghargaan Dalam Bentuk Insentif. Selain dalam bentuk piala dan piagam, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terbaik akan diberikan insentif dalam bentuk insentif fiskal dan pemberdayaan aparatur daerah. Insentif fiskal akan diberikan kepada pemerintah daerah terbaik melalui Dana Insentif Daerah (DID) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Insentif lain diberikan dalam bentuk peningkatan kapasitas aparatur daerah, berupa pendidikan dan pelatihan bagi aparatur daerah, baik dalam dan luar negeri yang akan dikoordinasikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

“Salah satu hal penting yang mempengaruhi peningkatan kualitas pembangunan daerah adalah inovasi, baik pada saat proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan pembangunannya hingga evaluasinya. Maka dari itu, kita harus push inovasi di seluruh sektor pelayanan dan pembangunan yang kita lakukan,” tutup Sukarni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here