Konsultasi Publik Perubahan kedua RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021

Kamis, 31 Oktober 2019 Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan menggelar rapat Konsultasi Publik rencana perubahan kedua RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan di ruang pola Bappeda Litbang Bengkulu Selatan, yang dibuka langsung oleh Asisten Administrasi umum, Arjo Arifin, SE, MM dan dihadiri oleh seluruh OPD, Anggota Komisi III DPRD dan Akademisi di lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam sambutannya Arjo Arifin menyampaikan pentingnya perbaikan perencanaan kinerja untuk peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Bengkulu Selatan, karena perencanaan kinerja memiliki bobot 30 % dalam komponen penilaian SAKIP.

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Ir. H. Jonior Hafis, MP menjelaskan bahwa berdasarkan surat kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1277/AA.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, Nilai SAKIP Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 adalah 47,23 atau dengan predikat penilaian C (rendah).

Nilai C tersebut menunjukan bahwa terdapat kelemahan pada beberapa komponen yaitu:

1. Ketepatan Rumusan tujuan dan sasaran, serta indikator kinerja utama beserta target jangka pendek dan jangka menengah.
2. Ketepatan dan keselarasan penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator kinerja dan targetnya oleh setiap OPD.
3. Pemantauan terhadap pencapaian target-target yang dituangkan dalam dokumen perencanaan.
4. Konsultasi penyampaian informasi kinerja yang dituangkan dalam dokumen perencanaan.

“Berangkat dari nilai SAKIP C tersebut, Pemerintah Daerah berkomitmen kuat untuk memperbaiki kinerja, yang salah satu point strategisnya adalah melalui perbaikan dan perubahan terhadap dokumen perencanaan kinerja yaitu RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,” tambah Jonior Hafis.

Pada konsultasi publik terhadap rencana perubahan kedua RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021, diperoleh saran dan masukan dari peserta rapat, diantaranya terkait dengan legalitas formal pelaksanaan perubahan Perda RPJMD terkait dengan klausul pasal 342 Permendagri 86/2017. Dan konsultasi publik ditutup dengan penyepakatan bahwa perlu dikonsultasikan lebih lanjut dan secara tertulis kepada Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah dan/atau ke Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here