Pemda Usulkan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2019 ini tengah melakukan reviu atas dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu. Guna mendapatkan hasil optimal dalam proses reviu RTRW tersebut, Pemerintah Provinsi melalui Dinas terkait melakukan survei lapangan ke kawasan hutan. Agenda tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pelaksanaan ekpose atas usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka reviu RTRW Provinsi Bengkulu di Ditjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, serta mempedomani Permenhut P.36/Menhut-II/2010.

Terkait dengan hal tersebut, untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperhatikan kelestarian Kawasan Hutan Negara, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mengusulkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan negara dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan seluas 790 Ha.

Kepala Bappeda Litbang Jonior Hafis melalui Kabid PSI Dwi Prian Dona, ST, mengatakan, “Bappeda Litbang telah menyiapkan tim pengumpulan data kawasan hutan (peta dan dokumen pendukung ) untuk mengusulkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan negara dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan seluas 790 Ha. Tim tersebut terdiri dari Bappeda- Litbang, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, serta Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).

Survei tersebut dilakukan selama 4 hari, dengan tugas tim:

  1. menyiapkan peta kerja dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas.
  2. melaksanakan pengumpulan data lapangan terdiri dari data sekunder dan primer sesuai tematik yang dibutuhkan.
  3. melaksanakan pembuatan peta kawasan hutan Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai hasil lapangan yang diusulkan dalam rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi Bengkulu, sesuai data lapangan.
  4. Menyiapkan administrasi pendukung sebagi bahan penyusunan laporan akhir.
  5. Menyusun laporan akhir, dan resume akhir sebagai bahan untuk diteruskan ke Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi melalui persetujuan Bupati Bengkulu Selatan.

Kita berharap dengan pengusulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan negara dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan seluas 790 Ha ini bisa memberikan kontribusi konkret bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, tutup Dwi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here