Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Sistem Informasi Pemerintahan daerah dibagi atas 3, yaitu:
1. Informasi Pembangunan Daerah (Si Bangda) – e-planning
πŸ“š data perencanaan
πŸ“š analisis dan profil
πŸ“š info perencanaan

2. Informasi Keuangan Daerah (Si Keuda) – e- budgeting
πŸ“š info perencanaan anggaran
πŸ“š pelaksanaan dan penatausahaan
πŸ“š akuntansi dan pelaporan
πŸ“š pertanggung jawaban
πŸ“š BMD
πŸ“š Keu daerah lainnya

3. Informasi Pemerintahan Daerah lainnya
πŸ“š e-LPPD, e-EPPD, e-perda….

Pasal 9 : Pelaksanaan data berbasis elektronik prov, kab kota dilaksanakan melalui :
✍ Perencanaan
✍ Pengumpulan data
✍ pengisian data berbasis elektronik
✍ pemeriksaan data berbasis elektronik

Pelaksanaan data dilaksanakan oleh
πŸ–Š Bappeda
πŸ–Š Produsen data (OPD)
πŸ–Š Walidata

Walidata adalah Unit pada instansi pusat dan daerah yang membidangi urusan statistik, melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengeloaan data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarluaskannya.

Semua sistem terkait dengan informasi pembangunan daerah dan info keuangan daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Permendagri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 tahun.

Download disini :

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

1 COMMENT

Leave a Reply to PERCEPATAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH | BAPPEDA LITBANG Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here