Temu Konsultasi Triwulanan Bappenas-Bappeda Seluruh Indonesia

Selasa (26/5/2020), Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan mengikuti live video conference dalam rangka Temu Konsultasi Triwulanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Bappeda provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia. Acara yang dilaksanakan secara daring tersebut mengambil Tema “Langkah-Langkah Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19”.

Kepala Bappeda Litbang Sukarni, SP.M.Si. yang mengikuti rangkaian acara temu konsultasi triwulanan di ruang pola Bappeda Litbang didampingi Sekretaris Arief Gunawan, S.Pt, Kabid. PSI Dwi Prian Dona, ST, Kabid. P2EPD Suwito, S.Sos.MM serta Kasubbid. Evaluasi dan Pengendalian Ii Suhantri, M.Si. mengatakan bahwa penyusunan perencanaan tahun 2021 harus dilakukan penyesuaian dengan kondisi dan kebijakan-kebijakan terkait dengan adanya wabah covid-19.

“Dokumen Perencanaan pembangunan tahun 2021 yang saat ini kita susun, harus dilakukan penyesuaian diantaranya terkait dengan adanya perubahan tema pada RKP 2021 yang diikuti dengan perubahan kebijakan ditingkat pusat seperti arah kebijakan DAK Kesehatan 2021 sehubungan dengan adanya rencana redesain sistem kesehatan nasional,” jelas Sukarni.

Temu Konsultasi Triwulanan menghasilkan catatan pembahasan, antara lain:

  1. Kementerian PPN/Bappenas menggunakan kriteria dan Indikator berdasarkan kebijakan WHO untuk menentukan penyesuaian PSBB: (1) Epidemologi; (2) Sistem Kesehatan; dan (3) Surveillans.
  2. Kementerian PPN/Bappenas akan membuat dashboard dan pemanfaatannya sebagai kebijakan satu pintu untuk dasar pengambilan keputusan penyesuaian PSBB untuk dilakukan secara bertahap melalui zonasi melalui perhitungan kriteria dan indikator (perhitungan Rt akan dilakukan oleh Bappenas).
  3. Data yang akurat, cepat, dan berkesinambungan merupakan landasan penting dalam perhitungan kriteria dan indikator serta perumusan penyesuaian kebijakan PSBB. Bappenas mengharapkan ketersediaan data yang terpercaya (reliable) dari Pemerintah Daerah melalui sistem terpadu Bersatu Lawan Covid-19 (BLC). Peran strategis Pemerintah Daerah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan data tersebut.
  4. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian pada pelaksanaan tes secara masif (kluster surveillans). Kegiatan surveillans akan berpengaruh terhadap sistem kesehatan nasional dan penanganan epidemologi.
  5. Penguatan sistem kesehatan menjadi prasyarat mendasar untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Sesuai arahan Presiden, Kementerian PPN/Bappenas diminta menyusun redesain sistem kesehatan nasional. Hal ini sejalan pula dengan arah kebijakan kesehatan dalam RPJMN 2020-2024.
  6. Arah kunci reformasi kesehatan dirumuskan secara terpadu, baik regulasi, kebijakan, SDM, kelembagaan, anggaran, manajemen, sarana dan prasarana kesehatan, riset dan pengembangan, kerjasama dan kemitraan
  7. Arah DAK Kesehatan 2021, digunakan untuk mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan kesehatan, dimana secara khusus, adalah: (1) peningkatan kesiapan sistem kesehatan; (2) percepatan penurunan stunting; (3) peningkatan intervensi kesehatan ibu; dan (4) penguatan GERMAS (deteksi dini dan perilaku hidup sehat).
  8. Perencanaan New Normal dan Protokol Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 mengacu kepada protokol kesehatan yang dilaksanakan secara disiplin dengan pengawasan yang ketat. Perlu didorong kampanye publik yang meluas, baik di level publik, bisnis, dan pemerintah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here