Tingkatkan Kualitas Layanan Jamkesda, Bappeda Gelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi

Menindaklanjuti SK Menteri Sosial Nomor: 79/HUK/2019, tanggal 18 Juli 2019 tentang Penonaktifan dan perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK), Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan menggelar rapat koordinasi dan evaluasi kerja sama BPJS Kesehatan Jamkesda dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober di Ruang Pola Bappeda tersebut, dihadiri Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPKAD, BPJS, BPS dan perwakilan 14 puskesmas di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Rapat dibuka oleh Kepala Bappeda Litbang Ir. Jonior Hafis, MP dan dilanjutkan dengan diskusi panel dengan moderator Kabid. PPM Bappeda Rendra Febrianto, M.Si. didampingi oleh Kasubbid. PPM III Hamzah Pansuri, SE., menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi antara lain:

  1. Penonaktifan terhadap peserta BPJS Kesehatan sebanyak 9.949 jiwa dari jumlah penerima Jamkesda keseluruhan sebanyak 43.438 jiwa, dan kemudian diaktifkan kembali sebanyak 3.000 jiwa. Dari 9.949 jiwa yang di nonaktifkan tersebut, diharapkan Dinas Sosial melakukan pendataan ulang untuk memastikan peserta yang dinonaktifkan memang sudah tidak layak menerima bantuan. Namun apabila ditemukan peserta dari keluarga miskin yang tidak mampu dan masih sangat layak mendapatkan bantuan, maka harus diusulkan kembali dengan disertai data dan fakta yang valid serta lengkap.
  2. Di masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan masih banyak ditemui peserta yang memiliki kartu peserta Jamkesda ganda. Oleh karena itu, disepakati Puskesmas sebagai pelayan masyarakat untuk membantu melakukan pendataan ulang, yang kemudian hasilnya dikoordinasikan ke Dinas Sosial untuk dapat diproses sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada.
  3. Untuk menjamin keakuratan data penerima jamkesda, disepakati BPJS untuk dapat membuat pengelompokan peserta BPJS dari PNS, anggota TNI, POLRI, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan penerima jamkesda, sehingga data yang terhimpun valid dan akurat sehingga tidak ada kesimpangsiuran data.

Menurut Kepala Bappeda Litbang Ir. Jonior Hafis, MP melalui Kabid PPM Rendra Febrianto, M.Si mengatakan, “Kementerian Sosial mengharapkan untuk penambahan peserta PBI JK segera dilaksanakan secara mungkin, karena untuk mendapatkan kuota tersebut tidak dibagi per daerah, melainkan jumlah tersebut ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Oleh sebab itu, Kabupaten Bengkulu Selatan harus cepat mengusulkan, kalua tidak kuota tersebut akan diisi dan dipenuhi oleh daerah lain.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here