Bidang PPM

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  2. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  3. pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  4. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  5. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  6. pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  7. pengkoordinasian dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  8. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  10. pengkoordinasian, sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  11. pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan  pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
  12. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi:

  1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
  2. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
  3. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III.

Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I

Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
  2. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
  3. pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  4. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  5. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  6. pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  7. pengkoordinasian dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  8. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  10. pengkoordinasian, sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  11. pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan  pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I; dan
  12. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II

Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan dan kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
  2. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
  3. pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan dan kearsipan;
  4. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan dan kearsipan;
  5. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan dan kearsipan;
  6. pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan dan kearsipan;
  7. pengkoordinasian dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan dan kearsipan;
  8. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan dan kearsipan;
  9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan dan kearsipan;
  10. pengkoordinasian, sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan dan kearsipan;
  11. pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan  pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II; dan
  12. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III

Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan kebijakan di bidang sosial, komunikasi dan informatika, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian serta pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
  2. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
  3. pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang sosial, komunikasi dan informatika, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian serta pemberdayaan masyarakat desa;
  4. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di bidang sosial, komunikasi dan informatika, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian serta pemberdayaan masyarakat desa;
  5. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang sosial, komunikasi dan informatika, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian serta pemberdayaan masyarakat desa;
  6. pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah di bidang sosial, komunikasi dan informatika, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian serta pemberdayaan masyarakat desa;
  7. pengkoordinasian dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang sosial, komunikasi dan informatika, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian serta pemberdayaan masyarakat desa;
  8. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sosial, komunikasi dan informatika, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian serta pemberdayaan masyarakat desa;
  9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial, komunikasi dan informatika, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian serta pemberdayaan masyarakat desa;
  10. pengkoordinasian, sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah di bidang sosial, komunikasi dan informatika, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian serta pemberdayaan masyarakat desa;
  11. pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan  pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III; dan
  12. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.