Wakil Bupati Bengkulu Selatan Buka Konsultasi Publik RKPD 2026 di Bappeda Litbang
Bengkulu Selatan – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menggelar Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Aula Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai tahapan strategis dalam penyusunan arah pembangunan daerah ke depan.
Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Yevri Sudianto, dan dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, menandai kuatnya komitmen lintas perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan partisipatif.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Yevri Sudianto menegaskan bahwa konsultasi publik merupakan forum penting untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Ia menekankan agar seluruh OPD mampu menyusun program yang berbasis data, berdampak nyata, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bengkulu Selatan.
Kepala Bappeda Litbang Tekankan RKPD Harus Realistis, Inovatif, dan Berdampak Nyata bagi Masyarakat
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, Fikri Aljauhari, S.STP., MM, menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang realistis, terukur, dan mampu menjawab persoalan riil masyarakat, dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar di Aula Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
Dalam arahannya, Fikri menyampaikan bahwa RKPD merupakan dokumen strategis yang menjadi penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2029 serta harus selaras dengan arah kebijakan RPJPD Tahun 2025–2045. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan yang dirumuskan OPD wajib mengacu pada regulasi dan prioritas pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.
Ia mengungkapkan bahwa kondisi APBD Kabupaten Bengkulu Selatan masih menghadapi keterbatasan anggaran, khususnya pada belanja barang dan jasa, sehingga menuntut adanya inovasi, kolaborasi lintas sektor, serta efisiensi dalam perencanaan program. Menurutnya, pembangunan tidak lagi dapat bergantung pada pola lama, tetapi harus mengedepankan pendekatan kreatif dan berbasis hasil.
Lebih lanjut, Fikri memaparkan bahwa sejumlah indikator makro pembangunan menunjukkan tren yang cukup positif, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkulu Selatan yang terus meningkat dan menempati peringkat tiga tertinggi di Provinsi Bengkulu. Namun demikian, ia mengingatkan masih terdapat tantangan serius seperti kemiskinan, ketimpangan wilayah, kualitas SDM yang belum merata, serta produktivitas ekonomi lokal yang masih perlu diperkuat.
“Secara persentase angka kemiskinan memang menurun, tetapi secara jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi. Ini harus menjadi perhatian bersama agar program penanganan kemiskinan benar-benar tepat sasaran dan terintegrasi,” tegasnya.
Dalam konteks pembangunan Tahun 2027, Kepala Bappeda Litbang menekankan bahwa arah kebijakan daerah difokuskan pada peningkatan infrastruktur berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Fokus pembangunan meliputi penguatan infrastruktur dasar dan strategis, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta reformasi birokrasi berbasis digital.
Fikri juga menekankan pentingnya sinergi seluruh OPD agar perencanaan pembangunan tidak berjalan sektoral, melainkan saling terintegrasi dan mendukung satu sama lain. Ia berharap forum konsultasi publik ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan aspirasi, menyempurnakan perencanaan, serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Melalui pelaksanaan konsultasi publik ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berharap dapat menghasilkan dokumen RKPD Tahun 2026 yang berkualitas, responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta menjadi landasan kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.
