Bappeda Bengkulu Selatan Ikuti Sosialisasi Kebijakan DAK 2026 Secara Daring
Perangkat Daerah Siap Optimalkan Perencanaan Pembangunan Tahun Depan
KOTA MANNA, 11 Agustus 2025 – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkulu Selatan pada Senin, 11 Agustus 2025, mengikuti kegiatan Sosialisasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Acara ini berlangsung secara daring melalui Ruang Zoom Meeting Bappeda dan diikuti oleh berbagai perangkat daerah terkait, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Kegiatan ini menjadi agenda penting dalam rangka mempersiapkan perencanaan pembangunan tahun 2026 agar selaras dengan arah kebijakan nasional. Sosialisasi DAK merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memahami prioritas program, mekanisme pengusulan, dan kriteria teknis yang ditetapkan pemerintah pusat, sehingga usulan program dapat lebih tepat sasaran dan berpeluang besar mendapatkan pendanaan.
Terhubung Langsung dengan Kementerian PPN/Bappenas
Sosialisasi kali ini diselenggarakan secara nasional dan dapat diikuti oleh seluruh daerah melalui Live Streaming YouTube Kementerian PPN/Bappenas. Peserta dari Bengkulu Selatan tidak hanya mengikuti paparan materi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung melalui tautan https://linktr.ee/SosialisasiDAK2026, yang dibuka selama pelaksanaan acara.
Dalam sambutannya, Kedeputian Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas menegaskan bahwa DAK adalah instrumen strategis untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah, mulai dari infrastruktur, layanan publik, pendidikan, hingga pariwisata. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pemanfaatan DAK.
Diskusi dan Pemahaman Bersama
Perwakilan dari Dinas PUPR Bengkulu Selatan memanfaatkan forum ini untuk menggali informasi terkait peluang pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar. Dinas Kesehatan menekankan pentingnya peningkatan fasilitas kesehatan di daerah, sementara Dinas Pendidikan menyoroti kebutuhan rehabilitasi sekolah. Dinas Pariwisata melihat DAK sebagai peluang memperkuat destinasi wisata unggulan, sedangkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menargetkan peningkatan sarana literasi masyarakat.
Dengan adanya paparan teknis dan penjelasan mendetail dari Kementerian PPN/Bappenas, seluruh perangkat daerah di Bengkulu Selatan diharapkan mampu menyusun usulan program yang sesuai pedoman, terukur, dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Harapan untuk Pembangunan Bengkulu Selatan
Kepala Bappeda Bengkulu Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kabid P2EPD menyampaikan bahwa partisipasi aktif dalam sosialisasi ini adalah langkah awal untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari DAK digunakan secara optimal.
“Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap kebijakan DAK 2026, kita dapat mengajukan usulan program yang lebih tepat sasaran, mendukung prioritas nasional, sekaligus menjawab kebutuhan lokal. Ini bukan hanya soal mendapatkan anggaran, tetapi tentang bagaimana kita membangun Bengkulu Selatan yang lebih maju,” ujarnya.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan proses perencanaan dan pengusulan DAK 2026 di Bengkulu Selatan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Bappeda Bengkulu Selatan mengajak semua pihak untuk terus bersinergi demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkualitas.
