Bappeda Bengkulu Selatan Kawal Ketat Indeks Kesejahteraan Sosial 2025, Ini Langkah Nyatanya!
Kota Bengkulu – Dalam rangka memperkuat basis data pembangunan kesejahteraan sosial yang akurat dan terintegrasi menuju perencanaan tahun 2025, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan (PPM) Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, Yemi Fitriani, ST., M.Si, bersama Perencana ahli muda Bappeda Litbang, Hamzah Pansuri, SE, menghadiri Rapat Verifikasi Data dan Asistensi Perhitungan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) Tahun 2025, yang digelar di Ruang Rapat Merah Putih Kantor Gubernur Provinsi Bengkulu, Selasa 22 Juli 2025
Acara strategis ini dihadiri langsung oleh Tim Teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, yang secara khusus memberikan asistensi teknis dan arahan metodologis kepada seluruh perwakilan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Fokus utama dari pertemuan ini adalah memastikan bahwa perhitungan IKS dilakukan secara valid, objektif, dan sesuai dengan pedoman nasional, guna mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh.
Dalam sambutannya, perwakilan dari Kementerian Sosial menekankan pentingnya peran daerah dalam menyediakan data yang akurat dan relevan, sebagai landasan kebijakan nasional yang berbasis bukti (evidence-based policy). “Indeks Kesejahteraan Sosial bukan hanya angka statistik, tetapi gambaran nyata tentang kualitas hidup masyarakat. Maka dari itu, perhitungan dan validasi datanya harus dilakukan secara komprehensif dan lintas sektor,” ujar salah satu narasumber dari Kemensos RI.
Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri, melalui Bappeda Litbang dan Dinas Sosial Kabupaten, telah melakukan pemutakhiran dan pengumpulan data kesejahteraan sosial yang mencakup berbagai indikator penting, seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, partisipasi masyarakat, dan kualitas lingkungan tempat tinggal. Data ini menjadi komponen utama dalam penyusunan IKS 2025 yang akan digunakan untuk memetakan daerah prioritas pembangunan sosial dan menentukan arah intervensi program-program strategis pemerintah.
Kabid PPM Bappeda Litbang, Yemi Fitriani, menyampaikan bahwa keikutsertaan Bengkulu Selatan dalam forum ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan berbasis data dan inklusif. “Kami berupaya agar data yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tim Bappeda Bengkulu Selatan juga turut berdiskusi aktif mengenai tantangan pengumpulan data sosial di tingkat desa, perlunya sinergi lintas sektor, serta pentingnya dukungan teknologi informasi untuk sistem monitoring kesejahteraan masyarakat yang lebih terintegrasi dan real-time.
Melalui rapat verifikasi dan asistensi ini, diharapkan seluruh kabupaten/kota dapat menyusun dan melaporkan perhitungan IKS 2025 secara lebih akurat dan sesuai timeline nasional, sehingga data tersebut dapat menjadi pijakan yang kuat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen perencanaan strategis lainnya di tahun mendatang.
Acara ini ditutup dengan penandatanganan berita acara dan komitmen bersama antar peserta untuk terus menjaga integritas data sosial serta memperkuat sinergi antar lembaga demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu yang lebih baik dan berkelanjutan.
