Musrenbang RKPD 2027 Bengkulu Selatan Resmi Dibuka, H. Nandar Munadi, S.Sos, M.Si Tekankan Sinergi dan Efisiensi Pembangunan

Manna – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2027 resmi digelar di Aula Bappeda Litbang, Senin (30/03/2026). Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh perwakilan Gubernur Bengkulu, H. Nandar Munadi, S.Sos., M.Si, selaku Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.

Musrenbang ini menjadi forum penting dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah, sekaligus merumuskan program prioritas yang terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Dalam sambutannya, Nandar Munadi menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan ruang strategis untuk memastikan perencanaan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Perencanaan pembangunan harus disusun secara terukur, tepat sasaran, dan berbasis data yang akurat. Ini penting agar setiap program yang dilaksanakan memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya saat membuka acara.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan dengan kebijakan pembangunan Provinsi Bengkulu serta arah pembangunan nasional. Menurutnya, sinergi lintas level pemerintahan menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Selain itu, Nandar Munadi mengingatkan agar seluruh perangkat daerah mampu beradaptasi dengan kondisi fiskal yang ada, dengan mengedepankan efisiensi serta penentuan prioritas program yang benar-benar berdampak.

“Di tengah keterbatasan anggaran, kita dituntut untuk lebih selektif dan inovatif. Program yang dirancang harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bengkulu Selatan H. Rifai Tajudin, S.Sos dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD Tahun 2027 merupakan forum strategis dalam menentukan arah pembangunan pada tahun ketiga periode kepemimpinan daerah 2025–2029.

Ia menegaskan bahwa seluruh program yang dirumuskan harus mampu menerjemahkan visi pembangunan daerah, yakni mewujudkan Bengkulu Selatan yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dalam paparannya, Bupati juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat. Pada tahun 2025 terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp78 miliar, dan kembali meningkat pada tahun 2026 menjadi Rp168 miliar.

“Kondisi ini tentu menjadi tantangan, namun juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan menghadirkan pembangunan yang efektif serta pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.

Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Bupati menyebutkan sejumlah capaian pembangunan yang telah diraih, di antaranya rehabilitasi 51 unit jembatan, peningkatan akses jalan strategis, perbaikan sarana pendidikan, hingga peningkatan layanan kesehatan melalui rehabilitasi RSUD Hasanuddin Damrah Manna.

Selain itu, pemerintah daerah juga berhasil meningkatkan penerangan jalan melalui kolaborasi dengan pihak swasta, serta memperkuat sektor pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian guna mendukung ketahanan pangan daerah.

Di bidang pembangunan sumber daya manusia, capaian positif juga ditunjukkan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan angka harapan hidup masyarakat.

Tidak hanya itu, dari sisi tata kelola pemerintahan, Kabupaten Bengkulu Selatan juga mencatat peningkatan indeks inovasi daerah, reformasi birokrasi, serta sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang semakin membaik.

Bupati turut mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam proses perencanaan pembangunan. Menurutnya, partisipasi aktif seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat, menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.

“Melalui Musrenbang ini, mari kita bangun komitmen bersama untuk menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ajaknya.

Kegiatan Musrenbang ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, DPRD, kepala perangkat daerah, camat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Forum ini juga menjadi wadah untuk menyerap aspirasi serta menyempurnakan rancangan RKPD sebelum ditetapkan secara resmi.

Dengan dibukanya Musrenbang oleh perwakilan Gubernur Bengkulu, diharapkan seluruh rangkaian pembahasan dapat berjalan optimal dan menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, terarah, serta mampu menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2027 mendatang.

Kepala Bappeda Litbang Bengkulu Selatan, Fikri Aljauhari, S.STP., MM juga memaparkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027 dimana dalam penyampaiannya bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, capaian indikator makro, serta berbagai isu strategis pembangunan yang masih menjadi tantangan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ia menjelaskan, secara umum capaian pembangunan daerah menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus membaik, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta tren penurunan angka kemiskinan hingga tahun 2025.

“Pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada posisi yang cukup baik, bahkan termasuk tiga besar di Provinsi Bengkulu. Ini menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan ke depan,” jelas Fikri.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama. Di antaranya adalah ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan konektivitas infrastruktur, serta masih tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga dinilai masih belum merata, diiringi dengan produktivitas ekonomi lokal yang masih rendah serta tantangan ketahanan pangan yang rentan terhadap perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

“Permasalahan ini menjadi isu strategis yang harus dijawab melalui perencanaan yang tepat dan terarah, agar pembangunan yang dilakukan benar-benar mampu menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Fikri juga menyoroti beberapa sektor prioritas yang masih menghadapi kendala, seperti sektor pendidikan yang belum optimal dari sisi sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik, serta sektor kesehatan yang masih membutuhkan peningkatan layanan dasar dan akses yang merata.

Di sektor infrastruktur, kondisi kemantapan jalan dan fasilitas dasar lainnya juga masih perlu ditingkatkan guna mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Fikri memaparkan bahwa tema pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2027 diarahkan pada peningkatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan tema tersebut, terdapat sejumlah prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus pemerintah daerah, di antaranya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis, penguatan ketahanan pangan berbasis pertanian modern, serta pengembangan UMKM dan industri kreatif berbasis potensi lokal.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas utama, disertai dengan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang transparan dan akuntabel.

“Reformasi birokrasi berbasis digital menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan sistem yang lebih transparan dan efisien, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga semakin meningkat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Fikri menekankan pentingnya sinergi antar sektor dalam mengimplementasikan program pembangunan. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan dari pemerintah provinsi, pusat, serta partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha.

Dalam paparannya, juga disampaikan usulan program prioritas kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk tahun 2027, sebagai bagian dari upaya memperkuat dukungan anggaran dan percepatan pembangunan di daerah.

Melalui forum Musrenbang ini, Fikri berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan konstruktif guna menyempurnakan rancangan RKPD, sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan implementatif.

“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan yang kita susun benar-benar selaras, terukur, dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan,” tutupnya.

Dengan paparan tersebut, diharapkan proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2027 dapat berjalan lebih terarah, sinergis, serta mampu mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.