Bappeda Litbang BS Gelar Musrenbang Kabupaten Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026

Dalam sambutannya sekaligus membuka acara ini H. Handar Munadi,S.Sos.M.Si, menyampaikan salah satu pendekatan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah pendekatan bottom up. proses bottom up tersebut kita laksanakan melalui berbagai rangkaian kegiatan musrenbang, baik dari tingkat pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nanti pada tahapan musrenbang nasional. proses bottom up ini diharapkan akan menghasilkan produk perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan terintegrasi serta dilaksanakan secara holistik sesuai dengan kewenangan masing – masing tingkatan pemerintahan.

Musrenbang dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati serta merumuskan kegiatan pembangunan di tahun yang akan datang. melalui forum ini diharapkan dapat dihasilkan kesepakatan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan penyempurnaan terhadap rancangan rkpd, sehingga pada nantinya dapat diperoleh masukan dan komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan di kabupaten bengkulu selatan dan lebih siap dalam mengantisipasi tantangan dan peluang pembangunan yang akan dihadapi di masa depan.

Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi dalam sambutannya menyampaikan Musrenbang penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2026, merupakan musyawarah perencanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun kelima periode  kepemimpinan  kami  pada  tahun  2021-2024. Untuk itu, kami berharap program dan kegiatan pembangunan yang disusun nanti, benar-benar mampu menerjemahkan visi dan misi yang kami bangun, serta dapat diimplementasikan dalam aksi nyata sehingga menjadi pengungkit kesejahteraan masyarakat kabupaten bengkulu selatan. Dalam   periode   kepemimpinan   kami   sampai dengan tahun 2024, indikator pelaksanaan pembangunan  yang telah  kita  lakukan menunjukkan geliat kemajuan dan perkembangan, meskipun belum optimal dalam mengungkit kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya beliau menjelaskan Indikator kinerja pemerintah daerah secara makro telah menunjukkan tren peningkatan yang positif, antara lain Indeks pembangunan manusia meningkat sebesar 0,47  dari  tahun  2023 sebesar  74,06 Menjadi  74,53  pada  tahun  2024.  Capaian  ini telah menempatkan IPM Kabupaten Bengkulu Selatan tertinggi ketiga di antara kabupaten/kota di provinsi bengkulu, Persentase penduduk   miskin   di  kabupaten Bengkulu selatan menurun sebesar 0,41% pada 2024 sehingga menjadi 17,1% turun dibanding tahun 2023 sebesar 17,51%, Harapan lama sekolah naik sebesar 0,01 tahun Dibanding  tahun  2023  sebesar  13,65  menjadi 13,66 pada tahun 2024, Rata rata lama  sekolah  naik  sebesar  0,01 Tahun   dibanding   tahun   2023   sebesar   9,41 Menjadi 9,42 pada tahun 2024,  Angka harapan hidup naik sebesar 0,18 tahun dibanding tahun 2023 sebesar 72,87 tahun menjadi 73,05 tahun 2024,  Nilai reformasi birokrasi kabupaten bengkulu Selatan meningkat menjadi B pada tahun 2023 Dari sebelumnya C, Opini penilaian bpk atas laporan keuangan tiga kali berturut-turut WTP dan  semoga  dapat kita pertahankan Indeks inovasi daerah  tahun  2024  meningkat sebesar 2,91 poin menjadi 54,36 dari tahun 2023 Sebesar  51,45  yang  menempatkan  kabupaten Bengkulu selatan dengan predikat “inovatif”, Indeks spbe kabupaten bengkulu selatan pada tahun 2024 meningkat dari 2,45 menjadi 3,94.

Selanjutnya beliau mengatakan Dalam upaya mencapai keterlaksanaan atas program dan kegiatan, diperlukan kerjasama dan sinergi. Oleh karena itu kami sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi bengkulu, sehingga program, kegiatan, tujuan dan prioritas pembangunan daerah kabupaten bengkulu selatan dapat berjalan dengan baik dan berhasil, yang akan berkontribusi positif pada pencapaian indikator kinerja pemerintah provinsi bengkulu ungkap beliau.

Kepala Bappeda Litbang BS Fikri Aljauhari S.STP, MM dalam sambutannya menjelaskan Keterbatasan anggaran pada APBD terutama untuk belanja barang dan jasa menjadi kendala dalam melaksanakan program-program prioritas, Pemerintah Daerah dituntut untuk efektif dan efisien dengan cara kolaborasi dan inovasi bersama seluruh stakeholder untuk mendorong percepatan pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau juga menambahkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Dibutuhkan inovasi dan kolaborasi bersama seluruh stakeholder untuk mendorong percepatan pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Permasalahan pembangunan daerah Fikri menjelaskan angka kemiskinan di kabupaten bengkulu selatan masih tergolong tinggi hal ini dikarenakan Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan relatif meningkat dalam 4 tahun terakhir Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 adalah sebesar 31,80 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin mencapai 17,1 %, Masih Belum Optimalnya Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan dimana Sarana dan prasarana pendidikan yang kondisinya belum memadai untuk KBM, Masih ada sekolah yang belum terakreditasi, Masih ada anak yang putus sekolah, Masih terdapat tenaga pendidik yang belum tersertifikasi.

Selanjutnya Masih Belum Optimalnya Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan ini dikarenakan Belum optimalnya promosi Kesehatan melalui Gerakan masyarakat sehat (Germas) dan perilaku hidup bersih & sehat (PHBS) secara massif dan terintegrasi, Belum optimalnya jaminan pelayanan Kesehatan bagi seluruh masyarakat Bengkulu Selatan, Masih perlu peningkatan komitmen dan kompetensi tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta Masih terbatasnya fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar yang terakreditasi dan yang terakhir permasalahan pembangunan daerah terletak pada Masih terbatasnya fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar yang terakreditasi dikarenakan Kondisi infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas dan penguatan ekonomi mengalami penurunan kualitas setiap tahunnya.