Rapat Koordinasi Forum Satu Data Indonesia Dalam Penyelarasan Data Kemiskinan
Kota Manna,-Selasa 18 Juli 2023 Wakil Bupati Bengkulu Selatan pimpin rapat Koordinasi Forum Satu Data Indonesia Dalam Penyelarasan Data Kemiskinan daerah bersama dengan Kepala Bappeda Litbang, Kepala Badan Pusat Statistik dan seluruh Kepala OPD di Kabupaten Bengkulu Selatan.
Dalam sambutannya Wakil Bupati menyampaikan bahwa Bappeda sendiri merupakan bagian dari Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah sehingga dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan daerah diperlukan koordinasi yang baik dengan dinas terkait terutama dinas sosial serta perlunya dilakukan peninjauan kembali atau strategi penanggulangan kemiskinan. Selain itu beliau juga menyampaikan perlunya memperkuat basis data kemiskinan masing-masing dinas terkait yang diakomodir oleh bidang kesekretariatan sehingga dengan data yang ada dapat dilakukan penyusunan rencana pengentasan kemiskinan secara komprehensif, diiplementasikan dalam bentuk kebijakan, dan dapat dievaluasi secara bersama.
Wakil Bupati juga menekankan bahwa selama ini tantangan terbesar dalam penanggulangan kemiskinan adalah akurasi data penerima bantuan/intervensi dari pemerintah. Diperlukan verifikasi dan validasi DTKS sebagai basis data penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan.
Senada dengan Wakil Bupati BS Kepala Bappeda Litbang Fikri Aljauhari S.STP mengatakan Pengentasan kemiskinan merupakan Mayority Project Bappeda Bengkulu Selatan sehingga setiap bidang harus dapat bersinergi dalam upaya mengurangi presentase kemiskinan daerah. Keberhasilan penanggulangan dan penyelarasan data kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan sangat bergantung pada sinergitas lintas sektor pemangku kepentingan. Peran serta dunia usaha, lembaga masyarakat, dan media massa menjadi semakin penting, guna bahu-membahu bersama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan.
Rapat Koordinasi Forum Satu Data Indonesia Dalam Penyelarasan Data Kemiskinan ini juga membahas dan mengidentifikasi isu/permasalahan validitas data kemiskinan yang ada secara rinci, cara-cara pemutakhiran data kemiskinan, petugas pemutakhir data mulai dari tingkat desa sampai provinsi, bantuan dari pemerintah terkait dengan pengentasan kemiskinan, mekanisme pemberian bantuan dan masalah keabsahan data penerima bantuan setiap tahunnya.
Hal tersebut dilakukan agar tidak terdapat data ganda penerima bantuan dan bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Sehingga program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dan Penyelarasan Data Kemiskinan dapat berjalan dengan baik dan sesuai target.
